SEJARAH PEMERINTAHAN DI GILI IYANG

Sejarah pemerintahan di Gili Iyang telah dimulai pada preode awal pembabatan (sekitar abad XVIII) saat para pembabat Gili Iyang menjalin hubungan yang sangat akrap dengan kadipaten Sumenep kala itu. Daeng Karaeng Masalle tercatat sebagai orang pertama yang menghubungkan Gili Iyang dengan pemerintah Sumenep. Persahabatan yang terjalin antara Karaeng Masalle dengan kota Sumekar mulanya diawali adanya hubungan kerjasama dalam hal pembabatan. Pada perkembangan berikutnya hubungan yang terjalin antara dua tokoh mulai meluas, menyangkut kebijakan-kebijakan politik kadipaten Sumenep waktu itu.

Adapun bentuk kebijakan politik pemerintah kedipaten Sumenep kala itu adalah menjadikan Gili Iyang sebagai tempat bagi para narapida yang telah menjelani proses kurungan di Sumenep. Panggung menjadi markas utama para narapidana di Gili Iyang dibawah pengawasan langsung dari Daeng Karaeng Masalle.

Keberhasilan Daeng Masalle dalam mendidik para pelaku kriminal telah manarik perhatian pemerintah Sumenep terhadap Gili Iyang hingga beliau pun dianggkat menjadi penasehat Kadipaten Sumenep pada zamannya. Sepeninggal Daeng Karaeng Masalle tonggak kepemimpinan dipegang oleh putranya, Daeng Ahmad Bati, lalu dilanjutkan oleh cucunya Muhammad Husen alias Daeng Macura (Sora Difa) bin Daeng Ahmad Bati bin Daeng Masalle. Pada masa kepemimpinan Muhammad Husein, hubungan yang terjalin dengan pemerintah Sumenep tidak hanya sebatas penasehat, melainkan telah naik pada taraf yang lebih tinggi yaitu sebagai pengambil kebijakan di bidang meliter. Sultan Abdurahman Pakunataningrat menganggatnya sebagai punggawa kadipaten Sumenep yang saat itu berada dibawah kekuasaan kerajaan protestan Hindia Belanda.

Kendatipun Gili Iyang telah memiliki nama dalam pandangan Sultan Abdurrahman. Tetapi struktur pemerintahan di Gili Iyang belum diatur secara tertip. Hal tersebut disebabkan pengaruh dari sistem yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang sifatnya sentralistik. Baru pada pertengahan abad ke-19 terjadi perubahan penerapan sistem pemerintahan yang nantinya melahirkan sistem rasidensil (pemerintahan desa).

Pembantukan Struktur Pemerintahan di Gili Iyang

Kebijakan kerajaan protestan Hindia Belanda dalam merubah penerapan sistem yang sentral menjadi residensil telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Gili Iyang. Implikasi dari perubahan kebijakan pemerintah Hindia Belanda tersebut melahirkan sistem pemerintahan baru di Gili Iyang (residensil). Pembentukan sistem baru tersebut diorentasikan untuk kepentingan penertipan administrasi pemerintahan kerajaan protenstan Hindia Belanda. Munculnya Kyai Abdul Hamid Sora Laksana sebagai pemimpinan pertama menjadi babak baru yang dalam sejarah pemerintahan di Gili Iyang. Pada masa kepemimpinannya, Gili Iyang masih ada dalam satu kesatuan wilayah. Belum ada pemisahan garis toritorial batas wilayah pemerintahan antara dua desa (Banra’as dan Bancamara). Pada saat itu, Kyai Abdul Hamid Sora Laksana disebut Kalebun Gili Iyang yang sacara legal-formal menjadi pemimpin pulau tersebut. Sistem pemerintahan tunggal ini bertahan hanya sampai dua preode, yaitu pada masa kemimpinan Kyai Abdul Hamid Sora Laksana hingga masa kepemimpinan putranya, Abd. Syahid bin Kyai Abdul Hamid Sora Laksana.

Pada masa kepemimpinan selanjutnya (awal abad XX), baru terjadi pembagian kekuasaan yang kita kenal sekarang sebagai Kalebun Bancamara dan Banra’as. Thaha bin Abd. Syahid adalah pemimpinan pertama desa Bancamara, sedangkan untuk desa Banra’as dipemimpin oleh Pak Limbeng. Pengangkatan Kalebun pertama Bancamara dan Banra’as terjadi masa akhir pada penjajahan Kerajaan protestan Hindia Belanda hingga masa penjajahan Sinto Jepang (1942). Dan pada perkembangan selanjutnya terus menyalami penyempurnaan baik dari sistem maupun pola penerapannya. Dusun-dusun di masing-masing desa mulai terbantuk dengan pengelolaan yang mulai rapi. Begitulah sejarah singkat pemerintahan di Gili Iyang. Semoga dapat menambah waasan antum dan bermamfaat. Amin.